Wiranto Bicara Isu-isu Terkini

Dalam kuliah umum reguler yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi Syndicate, Wiranto banyak mengkritik penyelesaian berbagai masalah bangsa dan negara yang diniali lamban.

Hanura Semakin Bulat Capreskan Wiranto

Jakarta - Sepertinya Pilpres 2014 nanti benar-benar didominasi kalangan purnawirawan jenderal TNI. Hanura sudah bulat mengusung Ketua Umumnya, Wiranto, sebagai capres. 

"Hanura sudah pada putusan yang bulat untuk mencapreskan Pak Wiranto," kata Ketua DPP Hanura, Saleh Husin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Meski demikian, Saleh mengatakan, Hanura saat ini belum memikirkan persiapan pencapresan. Fokus Hanura saat ini adalah untuk memperoleh dua digit perolehan suara di Pileg 2014.

"Sementara kita lagi full konsentrasi untuk menghadapi pileg dulu, biar target untuk mencapai dua digit bisa tercapai," ujar pria yang juga anggota Komisi V DPR ini.

Saleh menerangkan Hanura tak mau membuang energi selain untuk Pileg 2014. Soal pencapresan akan digarap setelah pelaksanaan Pileg.

"Ini dilakukan agar energi kita tidak pecah," tuturnya. (detik.com)

Amankan Pilkada NTB Sat Pol PP Diindikasi Sebagai "Remot Control", Fungsi TNI Terkesan Diabaikan

Ilustrasi

PEMILUKADA NTB pada Mei 2013 mendatang, guna memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berbagai persiapan dilakukan pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) NTB. Salah satu persiapan yang dinilai cukup penting yakni, keamanan dalam proses Pemilukada NTB.

Terkait keamanan dalam Pilkada NTB, pihak KPU NTB bersama Sat Pol PP Provinsi NTB, dan Bawaslu serta Panwaslu, juga menghadirkan pihak keamanan dari kepolisian Polda NTB, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselengarakan di salah satu hotel di Kota Mataram pada Kamis (21/3/13) dengan tema “Pemetaan Daerah Rawan Konplik” Pilkada NTB.

Adanya rakor tersebut oleh sebagian tokoh masyarakat menilai, semestinya juga melibatkan unsur TNI, sehingga antisipasi keamanan terhadap dampak Pilkada NTB terutama pemetaan daerah rawan konflik terkoordinasi sejak dini oleh pihak-pihak terkait di daerah ini.

Disisi lain, masyarakat mengharapkan dalam Pemilukada NTB berjalan aman dan damai. Namun juga menyayangkan sikap pihak-pihak terkait terkesan mengabaikan fungsi tugas dari TNI.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bahwa pemerintah pusat menghendaki pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dengan aparat TNI dalam oprasi pengamanan secara terpadu dalam rangka menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu, dimana leading sektornya adalah pemerintah daerah sedangkan tehnik pelaksanaan dilapangan dilaksanakan oleh TNI, Polri dan dinas terkait sesuai jenis konflik dan substansi persoalan yang terjadi dilapangan.

Sehingga pihak penyelenggara Pilkada NTB semestinya memberikan peran kepada TNI untuk mengantisipasi terutama dalam pemetaan daerah rawan konflik. Bagaimanapun keberadaan TNI berdasarkan fakta dalam berbagai persoalan yang pernah terjadi memiliki pengaruh yang signifikan mampu melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan.

Menurut Lembaga Institute Transfaransi Kebijakan NTB Koordinator Wilayah NTB, penyelenggaraan Rakor Pemetaan Daerah Rawan Konflik jelang Pilkada tersebut bertujuan menyiapkan langkah antisipasi meredam terjadinya konflik yang dinilai sangat berpotensi terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Semestinya melibatkan TNI juga sebab selama ini TNI yang selalu mampu melakukan upaya pendekatan secara persuasif untuk menyelesaikan setiap konflik karena sistem pendekatan yang diambil lebih mementingkan teknis yang memahami karakter masyarakat sehingga dapat menyimpulkan prrisif-prinsif kebijakan untuk terciptanya kondisi yang aman.

Sementara daerah NTB yang dinilai selama ini dikenal sebagai daerah rawan konflik, aparat TNI mampu membuktikan menyelesaikan berbagai persoalan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan dampak yang memnyebabkan trauma dihati masyarakat.

Hal ini, semestinya menjadi bahan pertimbangan yang cukup strategis bagi pihak penyelenggara pilkada, sebab ada hal yang harus difikirkan dengan matang apabila kemudian aparat TNI tidak mau menggubris jika terjadi kerusuhan dalam proses Pilkada ini, maka bisa diyakini persoalan konflik tidak bisa selesai jika hanya mengandalkan satu institusi, bahkan justru akan melebar menjadi konflik yang lebih luas.

Sedangkan Sat Pol PP, menurut Lembaga tersebut dinilai telah melakukan over conpident karena terkesan menunjukkan diri menjadi "remot control" penguasa daerah. Padahal dalam proses pilkada tak ada sejarah bahwa Pol PP terlibat masuk menjadi barisan utama atau penentu kebijakan dalam proses pengamanan pilkada, karena Pol PP hanya betugas dalam mengamankan Peraturan Daerah (Perda).

Bantuan dan dukungan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan daerah terutama membantu pihak Kepolisian menciptakan pemilukada NTB aman dan damai meruapakan tanggungjawab moral TNI.

Apalagi, disebutkan juga oleh lembaga tersebut bahwa bukti nyata tidak dilibatkannya TNI dalam hal pengamanan menjelang pilkada NTB pada kegiatan rapat koordinasi untuk pemetaan daerah rawan konflik. Dipertegas lagi dengan tidak dilibatkan TNI juga dalam kegiatan simulasi yang dilaksanakan sehari kemudian di Mapolda NTB. Sehinga ini menjadi pertanyaan “apakah benar Institusi TNI memang tak dibutuhkan“ untuk pengamanan pilkada NTB ?.

Hanura Klaim Dukungan ke Pasangan Harum Sudah Direncanakan

Mataram, 

Dukungan politik ke pasangan “Harum” diklaim Hanura sudah direncanakan sebelumnya, bukan dadakan.

Pengurus Partai Hanura mengklaim, dukungan yang diberikan kepada pasangan calon Harun Al Rasyid dan TGH Lalu Muhyi Abidin (Harum), untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, bukan bersifat dadakan.

“Bukan dadakan, karena pasangan calon ini, merupakan bagian dari tujuh pasangan calon yang mendaftar di DPD Partai Hanura NTB untuk diusung,” kata Sekretaris DPD Partai Hanura NTB H Suharto, di Mataram, Rabu (6/2/2013).

Suharto juga ikut dalam rombongan pengantar pasangan calon “Harum” saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Rabu siang.

Padahal, beberapa hari sebelumnya, Suharto dan pengurus DPD Partai Hanura NTB, menghendaki dukungan partainya akan diarahkan untuk kandidat yang paling mungkin memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi NTB itu.

Yakni kandidat “incumbent” (Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi).

Kandidat “incumbent” yang berpasangan dengan H Muhammad Amin (TGB-Amin) itu diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan PDI P.

Suharto mengakui, keputusan Partai Hanura mendukung paket “Harum” baru dicapai dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, pada Selasa (5/2) sore, dan hasil keputusan itu dikirim melalui faximile ke DPD Partai Hanura NTB, pada Rabu (6/2) pagi.

“Tentu ini keputusan DPP, dan sebagai kader partai di daerah sudah menjadi kewajiban untuk mengamankan keputusan pusat. Saya tidak mau dipecat Pak Wiranto (Ketua Umum DPP Hanura) kalau tidak mengamankan keputusan itu,” ujarnya.

Dukungan Partai Hanura ke paket “Harum” mengakibatkan jumlah dukungan suara untuk paket itu bertambah secara signifikan.

Partai Hanura juga merupakan satu-satunya partai politik pendukung paket “Harum” yang memiliki kursi di DPRD NTB, yakni sebanyak tiga kursi atau perolehan suara sah sebanyak 93.778 suara (3,7 persen).

Sehari sebelum mendaftar ke KPU Provinsi NTB, dukungan untuk paket “Harum” hanya bersumber dari 17 partai non-parlemen atau partai peserta Pemilu 2009 yang tidak memiliki kursi di DPRD NTB.

Tujuh belas parpol tu yakni PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, dan PKPI.

Dari 17 parpol itu terhimpun 307.139 suara atau 15,13 persen dari suara sah yang diperoleh saat Pemilu 2009.

Setelah ditambah dukungan suara dari Partai Hanura, maka dukungan suara untuk paket “Harum” saat mendaftar di KPU Provinsi NTB sebanyak 19,75 persen, atau sebanyak 400.917 suara, atau telah melebihi syarat minimal 15 persen kursi di DPRD NTB atau 366.500 suara sah.

Dengan demikian, paket “Harum” diusung oleh 18 parpol. Partai Bintang Reformasi (PBR) dikabarkan juga mendukung pasangan calon itu.

Namun Ketua dan Sekretaris DPD PBR NTB masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Lombok, saat paket pasangan calon itu didaftarkan di KPU NTB.

Harun merupakan mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang kini masih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra, yang diusung sebagai calon Gubernur NTB periode 2013-2018.

Sedangkan Muhyi kini masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTB, yang juga petinggi Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Wathan (NW) NTB, organisasi Islam terbesar di wilayah NTB, sebagai calon Wakil Gubernur NTB periode lima tahun berikutnya.(antara)

5 Pasang Calon Gubernur NTB Daftar ke KPUD

Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Mataram - Hingga Senin malam, 11 Februari 2013, tercatat lima calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB). Senin malam adalah batas waktu terakhir pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB periode 2013-2018.

Mereka yang mendaftar adalah pasangan Zulkifli Muhadli (Bupati Sumbawa Barat)-Ichsan (dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram); Harun Al Rasyid (mantan Gubernur NTB 1998-2003)-Lalu Abdul Muhyi Abidin (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI); pasangan calon independen Lalu Ranggalawe-A Muchlis dan Zainul Majdi (Gubernur NTB 2008-2013)-Muhammad Amin (Sekretaris Partai Golkar NTB). Terakhir, adalah sesame kader Partai Keadilan Sejahtera NTB Suryadi Jaya Purnama (Ketua)-Johan Rosihan (Ketua Bidang Kebijakan Publik)

Zulkifli-Ichsan didukung oleh empat partai pemilik kursi di DPRD NTB yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Harun-Muhyi didukung oleh Partai Hanura dan 17 partai non parlemen yang perolehan suaranya mencukupi persyaratan dukungan. Zainul Majdi-Muhammad Amin didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa.

Sedangkan Suryadi Jaya Purnama, 36 tahun, dan Johan Rosihan, 41 tahun, yang partainya memiliki enam kursi di DPRD NTB didukung oleh Partai Bintang Reformasi yang memiliki dua kursi dan Partai Peduli Rakyat Nasional satu kursi.

Komisioner Divisi Sosialisasi, Informasi dan Pendidikan Pemilih Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU NTB Darmansyah mengatakan untuk peserta independen masih ada waktu guna melengkapi syarat pengumpulan kartu tanda penduduk sebagai pendukungnya sebanyak 271.096 lembar. Sekarang ini, Ranggalawe-Muchlis baru menyerahkan 54.012 lembar yang sah diverifikasi awal.

Selama dua hari, 12-13 Februari 2013, KPU NTB akan memberitahu hasil verifikasi. Jika kurang lengkap, akan diberikan waktu selama seminggu 15-21 Februari 2013. "Dia wajib menyerahkan dua kali lipatnya untuk kemungkinan adanya KTP yang tidak sah," katanya kepada Tempo.

Para calon gubernur dan wakil gubernur NTB ini akan bertarung dalam pemungutan suara yang berlangsung pada 13 Mei 2013. Mereka berusaha mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari 3,9 juta pemilih.

PAN, PKS DAN PKB SIAP SERAHKAN DCS KE KPU BESOK

Jakarta - Tiga partai politik siap menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang dimiliki kepada KPU pada Senin (15/4), besok. Ketiga partai itu adalah PAN, PKS dan PKB. "Hari Senin Insya Allah akan kita serahkan ke KPU," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada detikcom, Minggu (14/4/2013). Menurutnya, daftar caleg PKS itu sudah memenuhi quota 560 kursi DPR termasuk syarat 30 persen perwakilan perempuan. "Perwakilan caleg perempuan dari PKS bahkan 35 persen," ucapnya. "Nanti mungkin sekjen yang akan menyerahkan langsung ke KPU," imbuh Mardani. Hal senada sebelumnya disampaikan oleh ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, PAN juga akan menyerahkan DCS pada Senin besok. "Menurut petunjuk Ketum PAN, Hatta Rajasa akan mendaftar tanggal 15 April," kata Viva saat dihubungi, Rabu (10/4). Sementara satu partai lagi yang akan menyerahkan Senin adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Kita sudah selesai, Senin kita bawa ke KPU," ucap ketua DPP PKB Marwan Ja'far, Jumat (12/4). Dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu, penyerahan Daftar Caleg Sementara dibuka mulai tanggal 9-22 April 2013. Sumber: detik.com

TIGA LANGKAH KPU TINGKATKAN KONTRIBUSI PEMILIH MUDA

JAKARTA - Lebih dari 50 juta anak muda akan menjadi pemilih, dalam Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyia-nyiakan potensi ini. Peran anak muda dalam memberikan suara pada Pemilu 2014, dinilai begitu penting. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan peran pemilih muda pada Pemilu 2014. "Kami lakukan dengan tiga hal. Pertama, secara masif dan menyenangkan. Dalam hal ini, kami berikan edukasi yang menyehatkan kepada para pemilih muda," ujarnya saat ditemui usai diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk 'Indonesia Satu', di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013). Upaya kedua, lanjut Ferry, dilakukan dengan pendekatan demokrasi yang baik kepada para pelajar dan mahasiswa. "Dalam hal ini, kami sudah dan akan terus menggelar talkhow atau diskusi di kampus-kampus," ungkapnya. Upaya ketiga, paparnya, dengan mekanisne jejaring yang melibatkan banyak pihak, seperti jaringan MLM (Multi Level Marketing). Mekanisme sosialiasi dengan sistem seperti ini, diharapkan bisa berjalan baik. "Untuk mengajak kaum muda berpartisipasi dalam pemilu, serta memberikan kepada mereka edukasi-edukasi yang baik," imbuh Ferry. Langkah-langkah tersebut, kata Ferry, juga sebagai upaya untuk mencapai target jumlah pemilih pada Pemilu 2014, sebesar 75 persen. "Kami harapkan, sebanyak 50 juta lebih anak muda akan menjadi pendobrak pemilih di Indonesia," harapnya. (*) Sumber: tribunnews.com

HARI KELIMA PENDAFTARAN, BELUM ADA JUGA PARPOL YANG SERAHKAN DCS

Jakarta - Memasuki hari kelima pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS), belum ada satupun partai politik yang mendatangi KPU. Penerimaan DCS ini digelar sejak tanggal 9 April 2013. "Belum ada (parpol yang menyerahkan DCS)," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam pesan singkat, Sabtu (13/4/2013). Sesuai peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu, pendaftaran DCS dibuka mulai tanggal 9-22 April. Perwakilan partai politik diminta menyerahkan daftar calegnya langsung ke kantor KPU di Jakarta Pusat. "Banyak yang sudah confirm (akan menyerahkan DCS)," lanjut mantan ketua KPU Jawa Barat itu. Di antara beberapa syarat dalam penyusunan DCS adalah keharusan menyertakan perwakilan 30 persen caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Syarat ini sebelumnya banyak dikritik karena beberapa parpol sulit menjaring caleg perempuan. Sesuai Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, Daftar Caleg Sementara itu wajib ditandatangani dan dicap basah oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lain dari partai politik. Sumber: detik.com

Ratusan Caleg Antri di RSUD Sumbawa

Sumbawa Besar, SE.
Ratusan calon anggota legislative (caleg) antre di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Usut punya usut kedatangan calon wakil rakyat ini untuk mengurus surat keterangan sehat sebagai salah satu kelengkapan administrasi sebelum mendaftar ke Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Sumbawa.
Pantauan wartawan Koran ini, ratusan caleg baru dari berbagai parpol dan daerah pemilihan (Dapil) maupun anggota DPRD Sumbawa yang akan mencalonkan diri kembali, Nampak antre mengurus surat keterangan sehat dari RSUD Sumbawa. Bahkan diantara mereka ada yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Salah seorang caleg dari partai Nasdem, kepada wartawan Koran ini, mengaku puas dengan pelayanan pihak RSUD Sumbawa kendati harus rela mengantre hingga sejam lamanya.
“Sejak awal kami mengurus biayanya sekitar Rp 164 ribu,” ungkapnya.
Sementara itu, dr H.Syamsul Hidayat Direktur RSUD Sumbawa kepada wartawan Koran ini, mengakui, sejak tiga hari lalu, sekitar ratusan caleg yang telah mengurus surat keterangan sehat.
“Sudah ratusan pak yang mengurus surat keterangan sehat, bahkan ada yang dari KSB karena disana belum ada fasilitas untuk pemeriksaan secara komprehensif, termasuk keterangan bebas narkoba,” ujarnya.(YK)

Situasi Politik Tak Semustinya Hentikan Perjuangan Divestasi

Sumbawa Besar, 

Proses politik yang sedang berjalan saat ini, tidak semustinya menghentikan perjuangan Divestasi sahan 24 persen yang tengah yang tengah diperjuangkan. Sebab, persoalan divestasi masih lebih penting dibandingkan persoalan lainnya.

 

“Divestasi 24 persen. Belum ada deviden. Semustinya sudah ada progres, atau perubahan kontrak untuk kedepan,” kata Salamuddin Maula, Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, kepada Sumbawanews.com, Selasa (09/04). 

 

Menurutnya, saat ini semustinya terus ada gerakan untuk merubah kontrak. Sebab, Perda nomor 9 tahun 2009 tentang DMB, cacat secara hukum, karena DMB terbit terlebih dahulu sebelum munculnya perda tersebut. 

 

“Ya mungkin karena situasi politik sekarang. Mau telusuri sekarang, agak sulit. Sampai sekarang belum bersurat ke DMB,” ungkapnya. 

 

Ditegaskan, dibandingkan persoalan lain, masalah divestasi yang belum terselesaikan ini masih lebih penting. Sebab, persoalan ini menyangkut kelangsungan genaerasi  dan Sumbawa dimasa-masa yang akan datang. 

 

“Kalau  tidak. Pada waktunya Kabupaten Sumbawa akan benar-benar menyesal karena tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya.

KPU : Anggota Dewan Yang Mendaftar Melalui Partai Lain Musti Mundur

Sumbawa Besar, 

Anggota Legislatif yang mendaftar kembali untuk sebagai calon legislatif melalui partai lain musti mengundurkan diri dari partai sebelumnya dan Legislatif.  Sebab, Peraturan KPU nomor 13 tahun 2007 telah menegaskan hal tersebut. 

“Pindah partai maka harus mundur dari partai dan dari DPRD pada saat penaftaran 9-20 April. Sebelum daftar mereka harus sudah buat surat pengunduran diri dari partai dan DPRD sebagai anggota,” kata Suhardi So`ud, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbawa, kepada wartawan, Kamis (28/03).

Dijelaskan, selain surat pernyataan mengundurkan diri, pada saat pendaftaran yang bersangkutan juga musti menyertakan surat pernyataan sedang diproses lebih lajut pemberhentiannya. Kemudian pada masa perbaikan daftar calon sementara, musti mengatongi SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang.

“Kalau itu anggota DPRD tingkat II, SK pemberhentian dari gubernur setempat,” katanya.

Ditegaskan, jika melewati tanggal 22 Mei 2013 yang bersangkutan belum mengantongi SK tersebut, maka KPU akan menggunakan kewenangan untuk menghapus dari calon sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Ini kan bukan maunya saya. Ini maunya katentuan, jadi kita musti tegas,” ujarnya, juga berharap, anggota DPRD yang akan mendaftar melui partai lain agar memproses diri. Sebab UU nomor 2 tahun 2012 juga menegaskan tidak diperbolehkan berasal dari dua partai.

Pengurus Partai Hanura Dipimpin Pilot Baru

Lombok Tengah, 

Acara pelantikan fungsionaris dan Kader Partai Hanura bertempat di Hotel Grand Royal Batujai kecamatan Praya barat sekitar Pukul 11 wita, Kamis (14/3) dihadiri oleh ketua DPD Hanura Ir H Muadan Adzie M,si  dan pengurus Partai Hanura ditingkat DPC Kabupaten PAC dan ranting. 

 

Dalam acara pelantikan H Burhanuddin S,sos MM sebagai  ketua DPC Hanura Loteng itu sejumlah pengurus antara lain Japun Mariadi dan AKBP Sumunggah tidak terlihat hadir dalam acara itu. 

 

Ketua DPD Muadan Adzie menyatakan, partai Hanura terkenal saat ini sebagai partai yang bersih dari korupsi baik ditingkat Pusat maupun di ditingkat daerah kabupaten/kota. 

 

Ia juga berharap semoga dengan dilantiknya pengurus Partai Hanura  dan kader Partai Hanura kedepan lebih baik. “Dengan dipimpin pilot yang baru kita berharap kedepan lebih kompak dan solid mencapai tujuan, kedepan partai Hanura semoga akan terisi masing masing dapil 4 kursi,“ ujar  Muadan ketua DPD Hanura. 

 

Figur Ir H Wiranto patut dijadikan tauladan sebab Wiranto adalah sosok pembina Partai Hanura yang telah berjuang mempertahankan NKRI.

 

”Partai Hanura mempunyai pengurus dan kader ditingkat bawah yang paling lengkap dan solid, itu adalah luar biasa dan kita optimis memenagkan Wiranto dalam pemilihan presiden yang akan datang," papar Muadan. 

 

Ada sepuluh partai politik yang sudah bergabung dengan Partai Hanura antara lain PPDI, PDS, Nasrep, Partai Serikat, PIS dll. (Rosidi)

Partai Hati Nurani Rakyat

Partai Hati Nurani Rakyat
Ketua	H. Wiranto, SH
Sekretaris jenderal	Dossy Iskandar Prasetyo
Didirikan	14 November 2006
Kantor pusat	Menteng, Jakarta Pusat,Jakarta
Ideologi	Pancasila
Kursi di DPR (2009)	18 / 560
Situs web
http://www.hanura.com
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Hanura, adalah sebuah partai politik diIndonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 1. ^[1]

Hanura kembali lolos dalam Pemilu 2014, dan mendapat nomor urut 10.^[2]

Daftar isi   [sembunyikan]  1 Sejarah 2 Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009 3 Menjelang Pemilu 2014 4 Lihat pula 5 Referensi 6 Pranala luar

[sunting]Sejarah

Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama para tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13 November-2006. Para tokoh tersebut adalah:

• Jend. TNI (Purn) Wiranto
• Yus Usman Sumanegara
• Dr. Fuad Bawazier
• Dr. Tuti Alawiyah AS
• Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi
• Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh
• Prof. Dr. Achmad Sutarmadi
• Prof. Dr. Max Wullur
• Prof. Dr. Azzam Sam Yasin
• Jend. TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo
• Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail
• Samuel Koto
• LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy
• Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso
• Djafar Badjeber
• Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono
• Elza Syarief
• Nicolaus Daryanto
• Anwar Fuadi
• Dr. Teguh Samudra

[sunting]Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009

Partai Hanura mendapat 18 kursi (3,21%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 3.922.870 suara (3,8%).

[sunting]Menjelang Pemilu 2014

Persiapan Hanura menuju kontestasi Pemilihan Umum 2014 agak terganggu, setelah Akbar Faisal, yang dikenal sebagai vokalis Hanura di Senayan, mengundurkan diri.^[3] Akbar mengaku ingin cari suasana politik baru dan merasa jenuh dengan tugas kedewanan yang diembannya. Namun pada akhirnya dia diumumkan sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai Nasdem^[4] oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.

Meskipun demikian, pada 17 Februari 2013, Hanura mendapat tambahan kekuatan partai menyusul bergabungnya pengusaha sekaligus Bos MNC Group, Hary Tanoe.^[5] Mantan politisi Nasdem itu dianggap mampu untuk membangun citra Partai Hanura^[6] lewat kekuatan media^[7] yang dimilikinya.

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan Hanura, yaitu:^[8]

1. Partai Kedaulatan
2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
3. Partai Nasional Republik (Nasrep)
4. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
6. Partai Kongres
7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
9. Partai Demokrasi Perjuangan
10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Hary Tanoe Harapkan Partai Hanura Bersih

Tahta Aidilla/Republika

Kantor DPP Partai Hanura

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hary Tanoesoedibjo mengharapkan tempat ia baru bergabung kini, merupakan Parpol bersih dan tidak terlibat kasus korupsi.

"Ini juga yang menjadi pertimbangan karena saya lihat Hanura merupakan partai yang bersih. Semoga ke depannya tetap demikian dan tidak ada yang terlibat kasus korupsi," katanya dalam konferensi pers di kantor DPP Hanura, Jakarta, Minggu (17/2).

Hary juga mengatakan alasan dirinya bergabung dengan partai Hanura, yakni partai tersebut bukan merupakan partai koalisi.

"Sejak 2009, saya renungkan dan ini akan menjadi perubahan yang baik karena Hanura bukan masuk ke dalam partai koalisi, melainkan konsisten dengan pendirian dan ideologinya sebagai partai oposisi," katanya.

Lebih lanjut, CEO MNC Group tersebut menjelaskan Partai Hanura merupakan partai yang solid sebagai daya tarik dirinya untuk bergabung. "Adanya soliditas kekompakan dari partai Hanura dan kepemimpinan yang kuat," katanya.

Dia meyakini soliditas tersebut jika terlaksana dengan baik akan menjadi sesuatu yang besar bagi partai yang baru diusungnya tersebut.

"Kami harapkan dapat bekerja bersatu padu untuk yang lebih baik. Ini merupakan beban moral kami," katanya.

Hary menyambut baik Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang bersedia menerima kader-kader dari partai sebelumnya (Partai NasDem) untuk bergabung baik dari pusat maupun daerah.

Hary Tanoe resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura pasca pengunduran dirinya dari Partai NasDem.

Hary sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar pada partai yang diketuai Surya Paloh tersebut.
Namun, karena perbedaan pandangan dengan Surya Paloh, Hary memutuskan keluar dari partai tersebut bersama dengan tiga pengurus inti lainnya.

Hary kemudian membentuk organisasi massa yang disebut Persatuan Indonesia (Perindo), berisikan anggota Partai Nasdem yang memutuskan keluar karena tidak sejalan dengan rencana Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai NasDem.
n 


JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hary Tanoesoedibjo mengharapkan tempat ia baru bergabung kini, merupakan Parpol bersih dan tidak terlibat kasus korupsi.

"Ini juga yang menjadi pertimbangan karena saya lihat Hanura merupakan partai yang bersih. Semoga ke depannya tetap demikian dan tidak ada yang terlibat kasus korupsi," katanya dalam konferensi pers di kantor DPP Hanura, Jakarta, Minggu (17/2).

Hary mengatakan alasan dirinya bergabung dengan partai Hanura, yakni partai tersebut bukan merupakan partai koalisi.

"Sejak 2009, saya renungkan dan ini akan menjadi perubahan yang baik karena Hanura bukan masuk ke dalam partai koalisi, melainkan konsisten dengan pendirian dan ideologinya sebagai partai oposisi," katanya.

Lebih lanjut, CEO MNC Group tersebut menjelaskan Partai Hanura merupakan partai yang solid sebagai daya tarik dirinya untuk bergabung. "Adanya soliditas kekompakan dari partai Hanura dan kepemimpinan yang kuat," katanya.

Dia meyakini soliditas tersebut jika terlaksana dengan baik akan menjadi sesuatu yang besar bagi partai yang baru diusungnya tersebut.

"Kami harapkan dapat bekerja bersatu padu untuk yang lebih baik. Ini merupakan beban moral kami," katanya.

Hary juga menyampaikan sambutan baik Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang bersedia menerima kader-kader dari partai sebelumnya (Partai NasDem) untuk bergabung baik dari pusat maupun daerah.

Hary Tanoe resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura pasca pengunduran dirinya dari Partai NasDem.

Hary sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar pada partai yang diketuai Surya Paloh tersebut.
Namun, karena perbedaan pandangan dengan Surya Paloh, Hary memutuskan keluar dari partai tersebut bersama dengan tiga pengurus inti lainnya.

Hary kemudian membentuk organisasi massa yang disebut Persatuan Indonesia (Perindo), berisikan anggota Partai Nasdem yang memutuskan keluar karena tidak sejalan dengan rencana Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai NasDem.

Hanura Coret Aceng Karena Desakan Publik

KBRN, Jakarta: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mencoret mantan Bupati Garut Aceng Fikri dari daftar bakal calon legislatif sementara karena adanya desakan publik.

"Desakan publik yang begitu luas memberikan respons tidak positif terhadap pencalonan Aceng, Hanura tidak ingin mencalonkan orang yang kontroversial," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Yuddy Chrisnandi melalui pesan elektronik di Jakarta, Senin (8/4/2013).

Ia mengatakan, dukungan dan kepercayaan rakyat adalah sumber kekuatan dan kemenangan pemilihan legislatif, oleh karena itu, aspirasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keputusan partai.

Menurut Yuddy, Ketua Umum Hanura Wiranto mencoret Aceng Fikri dari bacaleg untuk daerah pemilihan XI Jawa Barat (Garut-Tasik) Senin.

Sementara itu, Yuddy menambahkan bahwa Hanura menerima Aceng masuk partai untuk dibina sebagai kader, namun belum dapat dimajukan menjadi caleg dalam Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) periode ini.

Hanura akan menyerahkan DCS sebelum 22 April 2014 ke KPU dengan 560 nama, termasuk 30 persen keterwakilan perempuan.

"Rencananya DCS akan diserahkan sebelum 22 April, tepatnya akan diputuskan setelah tim seleksi merampungkan susunan DCS," kata Yuddy.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2013, KPU membuka tahapan pendaftaran bacaleg untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota, terhitung 9 sampai 22 April 2013. 

Hanura: Soal Keterwakilan Perempuan, Mau Kedepankan Kualitas atau Kuantitas

Sebenarnya tidak ada masalah untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) per daerah pemilihan.

Tapi, yang jadi pekerjaan rumah bagi partai adalah bagaimana menemuan dan mengusung perempuan yang berkualitas terutama di tingkat kabupaten, apalagi di daerah terpencil, yang minat perempuan untuk menjadi caleg masih sangat rendah.

Akibatnya, dikuatirkan, untuk memenuhi kuota tersebut dilakukan asal comot tanpa memperhatikan kualitas caleg.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin dalam pesan singkatnya Senin (1/4).

Bila asal comot dilakukan, sambung Saleh, dan tiba-tiba pada Pemilu 2014 nanti justru mereka (perempuan asal comot) yang terpilih karena sistemnya terbuka, otomatis produk yang dihasilkan di parlemen kelak pun tentu kualitasnya akan menurun pula.

“Sekarang yang mau kita kedepankan, kuantitas atau kualitasnya. Jadi, jangan kita sama ratakan semua daerah sama minat perempuan yang mau jadi caleg. Coba lihat, terutama kabupaten-kabupaten terpencil,” tandas anggota Komisi V DPR RI ini.

Parpol Lakukan Finalisasi Pencalegkan

Sejumlah partai politik melakukan finalisasi proses rekritmen calon legislator (Caleg) menjelang tahapan pendaftaran daftar calon sementara (DCS) ke KPU.

Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin mengungkapkan, menjelang proses pendaftaran caleg ke KPY, partainya sudah memiliki caleg yang sudah melebihi kuota. Dia mengakui salah satu faktor banyaknya caleg yang mendaftarkan diri ke partainya yakni bergabungnya CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura.

Dia menyatakan, sejumlah caleg Hanura yang ada saat ini merupakan kader Hanura yang dibawa oleh HT, ditambah sejumlah kader dari parpol-parpol lain yang bergabung dengan Hanura.

“Minat masyarakat maupun tokoh, baik dipusat maupun di derah untuk menjadi caleg atau hanya sebagai kader Hanura sangat tinggi,” paparnya.

Jadi Ketua MK, Akil Mochtar Diminta Tidak Banyak Komentar

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Sayed Mulyadi meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk tidak banyak mengeluarkan komentar ke publik. Terlebih menyangkut perkara yang tengah ditangani oleh MK.

“Kami minta agar Pak Akil tidak terlalu banyak berkomentar di publik terutama berkomentar soal putusan MK,” ujar Sayed ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (3/4/2013)

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu berharap agar pengganti Mahfud MD itu dapat menjalankan tugas barunya sebagai Ketua MK sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga posisinya sebagai Ketua MK tetap terjaga. “Dan (Akil) dapat menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan,” tegas Sayed.

Akil Mochtar terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sidang yang dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi pada siang tadi. Akil menggantikan posisi Mahfud MD yang tidak memperpanjang jabatannya sebagai Hakim Konstitusi.

Pemilihan itu berlangsung 3 putaran. Akil sudah unggul sejak putaran pertama dengan memperoleh 4 suara. Namun, karena belum meraih suara 50%+1, maka Akil belum dapat langsung terpilih menjadi Ketua MK pada putaran pertama itu.

Putaran ke 2 dilakukan dengan memilih 2 hakim yang mendapat suara terbanyak setelah Akil. Dalam putaran ini para hakim memilih dua calon, yaitu Hakim Harjono dan Hamdan Zoelva. Akhirnya, putaran 2 dimenangkan Harjono dengan meraup 4 suara. Sebanyak 3 suara memilih Hamdan Zoelva dan 1 suara abstain, 1 lagi tidak sah.

Harjono melaju ke putaran ke 3 melawan Akil Mochtar. Di putaran terakhir ini, Akil Mochtar berahasil meraih 7 suara, sementara Harjono hanya meraih 2 suara. Dengan demikian, Akil Mochtar resmi menduduki kursi Ketua MK.

SBY Ingin Presiden Mendatang dari Sipil, Hanura Berprasangka Baik

Partai Hanura berprasangka baik atas pernyataan Presiden SBY yang menginginkan presiden mendatang dari kalangan sipil.

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menilai, SBY mengungkapkan itu karena menginginkan perwira-perwira yang saat ini masih dinas aktif lebih konsentrasi bertugas tanpa terganggu oleh keinginan untuk menjadi capres.

“Jadi buat Hanura nggak masalah apa yang diungkapkan oleh Pak SBY,” jelas Saleh Husin (Senin, 8/4).

Ketua Umum DPP Partai Hanura yang juga capres dari partai tersebut, Jenderal (Purn) Wiranto maupun purnawirawan jenderal lainnya, sambung Saleh Husin, ketika sudah pensiun dari TNI, otomatis menjadi warga sipil biasa seperti warga lainnya.

“Jadi ungkapan SBY tersebut harus kita cermati dan pahami,” demikian Sekretaris Fraksi Hanura yang duduk di Komisi V DPR ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan informal dengan beberapa pemimpin redaksi (pimred) di kediaman pribadi Menteri Perindustrian MS Hidayat Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Sabtu malam,  SBY berharap Presiden 2014 mendatang berasal dari sipil. Sedangkan untuk wakil presiden, bila memang tidak ada sipil, bisa dari kalangan militer.

Hanura Tak Masalah Presiden dari Sipil

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengharapkan presiden RI pada 2014 dari warga sipil.

“Saya kira, apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu, mungkin karena beliau menginginkan perwira-perwira yang saat ini masih dinas aktif lebih konsentrasi pada tugas, tanpa terganggu oleh keinginan untuk menjadi capres,” kata Ketua DPP Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Senin (8/4).

Atas dasar itu, Saleh tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut, karena saat Wiranto dan sejumlah jenderal lainnya sudah pensiun, maka mereka kembali menjadi rakyat sipil.

“Jadi buat Hanura nggak masalah apa yang diungkapkan oleh pak SBY, karena pak Wiranto maupun yang lainnya, ketika beliau pensiun dari TNI, maka saat itu juga beliau-beliau telah menjadi seorang warga sipil biasa, seperti warga lainnya. Jadi ungkapan SBY tersebut harus kita cermati dan pahami,” pungkasnya.

Saleh menuturkan, pada Sabtu (6/4), SBY mengharapkan presiden mendatang berasal dari warga sipil. Sedangkan untuk wakil presidennya, kalau tidak ada sipil, maka bisa dari kalangan mantan militer.

“Secara pribadi, saya memilih presiden mendatang dari sipil. Karena saya sudah dari kalangan militer,” kata SBY, dalam pertemuan informal dengan beberapa pemimpin redaksi (pemred), di kediaman pribadi Menteri Perindustrian MS Hidayat.

SBY mengusulkan tiga alternatif pasangan presiden dan wakil presiden 2014, yakni presiden dan wapres dari sipil, presiden dari sipil dan wapres dari eks militer, serta presiden dari militer dan wapres dari sipil.

“Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih presiden mendatang dari sipil. Kalau untuk wapres, kalau sulit menemukan dari sipil, ya dari eks militer,” pesan SBY.

Puluhan Siswa Sumbawa Gelar Kongres Anak Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Puluhan siswa yang berasal dari sejumlah SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Sumbawa, menggelar Kongres Anak Sumbawa yang berlangsung di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (10/09).
Kongres Anak Sumbawa tersebut merupakan tindak lanjut dari Kongres Anak Indonesia yang telah berlangsung di Batam, belum lama ini.
Pada Kongres Anak Sumbawa mereka menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang disampaikan dalam bentuk pernyataan Suara Anak Sumbawa 2012, diantaranya berharap kepada Pemda Sumbawa untuk mendirikan Rumah Kasih Sayang sebagai tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan terlantar.
Selain itu dalam Suara Anak Sumbawa itu juga berharap kepada Pemda agar memperhatikan nasib anak-anak yang berkebutuhan khusus atau terbelakang mentalnya dengan memfasilitasi pendidikan agar mereka dapat mengembangkan potensinya dan beberapa poin penting Suara Anak Sumbawa termasuk agar mempermudah dalam pengurusan Akte Kelahiran yang dinilai oleh mereka sampai saat ini masih membingungkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Anak, Zikrul Ikhsan dari SMA 1 Sumbawa, menyatakan bahwa Kongres Anak Sumbawa tahun 2012 ini merupakan terobosan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari Kongres Anak Indonesia dan Forum Anak Nasional, dan juga telah ditindaklanjuti dengan dieksiskannya kembali Forum Anak Sumbawa.
Melalui kegiatan ini, Ikhsan berharap anak Sumbawa yang sempat luput dari pandangan masyarakat dapat diperhatikan perannya serta dapat diapresiasi perjuangannya.
Selain itu sambung Ikhsan, kongres ini juga diharapkan agar gaung penegakan hak anak dapat tersebar luas dan masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya keberadaan forum anak dari nasional, provinsi hingga kelurahan.
Kegiatan kongres itu diikuti 43 peserta dari perwakilan sekolah di kecamatan sekitar Kota Sumbawa Besar dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang cerdas kompetitif kritis dan mandiri dimana semua tujuannya bertumpu pada perwujudan program Sumbawa Ramah Anak.
Sementara itu Bupati Sumbawa yang diwaliki Asisten I Setda Sumbawa, Drs H Umar Idris dalam sambutannya antara lain menyatakan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Selama ini katanya, anak sering menjadi pihak yang tidak diperhitungkan, sehingga anak menjadi kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang, kekerasan, eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
Padahal katanya, anak mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai hak untuk berpartisipasi menyampaikan pendapat, gagasan, dan perasaannya.
Selain itu sambungnya, masyarakat juga sering melupakan bahwa anak adalah penerus perjuangan yang akan menggantikan kita dalam waktu yang akan datang.
Oleh karena itu H Umar Idris berharap agar suara anak Sumbawa tersebut yang telah disampaikan melalui rekomendasi Suara Anak Sumbawa diharapkan mampu menginspirasi dan mendorong anak-anak untuk berkarya dan bercita-cita tinggi demi masa depan bangsa dan negara ini.