Rabu, 17 April 2013

Wiranto Bicara Isu-isu Terkini

Dalam kuliah umum reguler yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi Syndicate, Wiranto banyak mengkritik penyelesaian berbagai masalah bangsa dan negara yang diniali lamban.

Hanura Semakin Bulat Capreskan Wiranto



Jakarta - Sepertinya Pilpres 2014 nanti benar-benar didominasi kalangan purnawirawan jenderal TNI. Hanura sudah bulat mengusung Ketua Umumnya, Wiranto, sebagai capres. 


"Hanura sudah pada putusan yang bulat untuk mencapreskan Pak Wiranto," kata Ketua DPP Hanura, Saleh Husin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Meski demikian, Saleh mengatakan, Hanura saat ini belum memikirkan persiapan pencapresan. Fokus Hanura saat ini adalah untuk memperoleh dua digit perolehan suara di Pileg 2014.

"Sementara kita lagi full konsentrasi untuk menghadapi pileg dulu, biar target untuk mencapai dua digit bisa tercapai," ujar pria yang juga anggota Komisi V DPR ini.

Saleh menerangkan Hanura tak mau membuang energi selain untuk Pileg 2014. Soal pencapresan akan digarap setelah pelaksanaan Pileg.

"Ini dilakukan agar energi kita tidak pecah," tuturnya. (detik.com)

Minggu, 14 April 2013

Amankan Pilkada NTB Sat Pol PP Diindikasi Sebagai "Remot Control", Fungsi TNI Terkesan Diabaikan



Ilustrasi
PEMILUKADA NTB pada Mei 2013 mendatang, guna memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berbagai persiapan dilakukan pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) NTB. Salah satu persiapan yang dinilai cukup penting yakni, keamanan dalam proses Pemilukada NTB.

Terkait keamanan dalam Pilkada NTB, pihak KPU NTB bersama Sat Pol PP Provinsi NTB, dan Bawaslu serta Panwaslu, juga menghadirkan pihak keamanan dari kepolisian Polda NTB, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselengarakan di salah satu hotel di Kota Mataram pada Kamis (21/3/13) dengan tema “Pemetaan Daerah Rawan Konplik” Pilkada NTB.

Adanya rakor tersebut oleh sebagian tokoh masyarakat menilai, semestinya juga melibatkan unsur TNI, sehingga antisipasi keamanan terhadap dampak Pilkada NTB terutama pemetaan daerah rawan konflik terkoordinasi sejak dini oleh pihak-pihak terkait di daerah ini.

Disisi lain, masyarakat mengharapkan dalam Pemilukada NTB berjalan aman dan damai. Namun juga menyayangkan sikap pihak-pihak terkait terkesan mengabaikan fungsi tugas dari TNI.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bahwa pemerintah pusat menghendaki pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dengan aparat TNI dalam oprasi pengamanan secara terpadu dalam rangka menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu, dimana leading sektornya adalah pemerintah daerah sedangkan tehnik pelaksanaan dilapangan dilaksanakan oleh TNI, Polri dan dinas terkait sesuai jenis konflik dan substansi persoalan yang terjadi dilapangan.

Sehingga pihak penyelenggara Pilkada NTB semestinya memberikan peran kepada TNI untuk mengantisipasi terutama dalam pemetaan daerah rawan konflik. Bagaimanapun keberadaan TNI berdasarkan fakta dalam berbagai persoalan yang pernah terjadi memiliki pengaruh yang signifikan mampu melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan.

Menurut Lembaga Institute Transfaransi Kebijakan NTB Koordinator Wilayah NTB, penyelenggaraan Rakor Pemetaan Daerah Rawan Konflik jelang Pilkada tersebut bertujuan menyiapkan langkah antisipasi meredam terjadinya konflik yang dinilai sangat berpotensi terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Semestinya melibatkan TNI juga sebab selama ini TNI yang selalu mampu melakukan upaya pendekatan secara persuasif untuk menyelesaikan setiap konflik karena sistem pendekatan yang diambil lebih mementingkan teknis yang memahami karakter masyarakat sehingga dapat menyimpulkan prrisif-prinsif kebijakan untuk terciptanya kondisi yang aman.

Sementara daerah NTB yang dinilai selama ini dikenal sebagai daerah rawan konflik, aparat TNI mampu membuktikan menyelesaikan berbagai persoalan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan dampak yang memnyebabkan trauma dihati masyarakat.

Hal ini, semestinya menjadi bahan pertimbangan yang cukup strategis bagi pihak penyelenggara pilkada, sebab ada hal yang harus difikirkan dengan matang apabila kemudian aparat TNI tidak mau menggubris jika terjadi kerusuhan dalam proses Pilkada ini, maka bisa diyakini persoalan konflik tidak bisa selesai jika hanya mengandalkan satu institusi, bahkan justru akan melebar menjadi konflik yang lebih luas.

Sedangkan Sat Pol PP, menurut Lembaga tersebut dinilai telah melakukan over conpident karena terkesan menunjukkan diri menjadi "remot control" penguasa daerah. Padahal dalam proses pilkada tak ada sejarah bahwa Pol PP terlibat masuk menjadi barisan utama atau penentu kebijakan dalam proses pengamanan pilkada, karena Pol PP hanya betugas dalam mengamankan Peraturan Daerah (Perda).

Bantuan dan dukungan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan daerah terutama membantu pihak Kepolisian menciptakan pemilukada NTB aman dan damai meruapakan tanggungjawab moral TNI.

Apalagi, disebutkan juga oleh lembaga tersebut bahwa bukti nyata tidak dilibatkannya TNI dalam hal pengamanan menjelang pilkada NTB pada kegiatan rapat koordinasi untuk pemetaan daerah rawan konflik. Dipertegas lagi dengan tidak dilibatkan TNI juga dalam kegiatan simulasi yang dilaksanakan sehari kemudian di Mapolda NTB. Sehinga ini menjadi pertanyaan “apakah benar Institusi TNI memang tak dibutuhkan“ untuk pengamanan pilkada NTB ?.

Hanura Klaim Dukungan ke Pasangan Harum Sudah Direncanakan


Mataram, 
Dukungan politik ke pasangan “Harum” diklaim Hanura sudah direncanakan sebelumnya, bukan dadakan.

Pengurus Partai Hanura mengklaim, dukungan yang diberikan kepada pasangan calon Harun Al Rasyid dan TGH Lalu Muhyi Abidin (Harum), untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, bukan bersifat dadakan.
“Bukan dadakan, karena pasangan calon ini, merupakan bagian dari tujuh pasangan calon yang mendaftar di DPD Partai Hanura NTB untuk diusung,” kata Sekretaris DPD Partai Hanura NTB H Suharto, di Mataram, Rabu (6/2/2013).
Suharto juga ikut dalam rombongan pengantar pasangan calon “Harum” saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Rabu siang.
Padahal, beberapa hari sebelumnya, Suharto dan pengurus DPD Partai Hanura NTB, menghendaki dukungan partainya akan diarahkan untuk kandidat yang paling mungkin memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi NTB itu.
Yakni kandidat “incumbent” (Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi).
Kandidat “incumbent” yang berpasangan dengan H Muhammad Amin (TGB-Amin) itu diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan PDI P.
Suharto mengakui, keputusan Partai Hanura mendukung paket “Harum” baru dicapai dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, pada Selasa (5/2) sore, dan hasil keputusan itu dikirim melalui faximile ke DPD Partai Hanura NTB, pada Rabu (6/2) pagi.
“Tentu ini keputusan DPP, dan sebagai kader partai di daerah sudah menjadi kewajiban untuk mengamankan keputusan pusat. Saya tidak mau dipecat Pak Wiranto (Ketua Umum DPP Hanura) kalau tidak mengamankan keputusan itu,” ujarnya.
Dukungan Partai Hanura ke paket “Harum” mengakibatkan jumlah dukungan suara untuk paket itu bertambah secara signifikan.
Partai Hanura juga merupakan satu-satunya partai politik pendukung paket “Harum” yang memiliki kursi di DPRD NTB, yakni sebanyak tiga kursi atau perolehan suara sah sebanyak 93.778 suara (3,7 persen).
Sehari sebelum mendaftar ke KPU Provinsi NTB, dukungan untuk paket “Harum” hanya bersumber dari 17 partai non-parlemen atau partai peserta Pemilu 2009 yang tidak memiliki kursi di DPRD NTB.
Tujuh belas parpol tu yakni PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, dan PKPI.
Dari 17 parpol itu terhimpun 307.139 suara atau 15,13 persen dari suara sah yang diperoleh saat Pemilu 2009.
Setelah ditambah dukungan suara dari Partai Hanura, maka dukungan suara untuk paket “Harum” saat mendaftar di KPU Provinsi NTB sebanyak 19,75 persen, atau sebanyak 400.917 suara, atau telah melebihi syarat minimal 15 persen kursi di DPRD NTB atau 366.500 suara sah.
Dengan demikian, paket “Harum” diusung oleh 18 parpol. Partai Bintang Reformasi (PBR) dikabarkan juga mendukung pasangan calon itu.
Namun Ketua dan Sekretaris DPD PBR NTB masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Lombok, saat paket pasangan calon itu didaftarkan di KPU NTB.
Harun merupakan mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang kini masih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra, yang diusung sebagai calon Gubernur NTB periode 2013-2018.
Sedangkan Muhyi kini masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTB, yang juga petinggi Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Wathan (NW) NTB, organisasi Islam terbesar di wilayah NTB, sebagai calon Wakil Gubernur NTB periode lima tahun berikutnya.(antara)

5 Pasang Calon Gubernur NTB Daftar ke KPUD


5 Pasang Calon Gubernur NTB Daftar ke KPUD

Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.COMataram - Hingga Senin malam, 11 Februari 2013, tercatat lima calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB). Senin malam adalah batas waktu terakhir pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB periode 2013-2018.

Mereka yang mendaftar adalah pasangan Zulkifli Muhadli (Bupati Sumbawa Barat)-Ichsan (dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram); Harun Al Rasyid (mantan Gubernur NTB 1998-2003)-Lalu Abdul Muhyi Abidin (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI); pasangan calon independen Lalu Ranggalawe-A Muchlis dan Zainul Majdi (Gubernur NTB 2008-2013)-Muhammad Amin (Sekretaris Partai Golkar NTB). Terakhir, adalah sesame kader Partai Keadilan Sejahtera NTB Suryadi Jaya Purnama (Ketua)-Johan Rosihan (Ketua Bidang Kebijakan Publik)

Zulkifli-Ichsan didukung oleh empat partai pemilik kursi di DPRD NTB yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Harun-Muhyi didukung oleh Partai Hanura dan 17 partai non parlemen yang perolehan suaranya mencukupi persyaratan dukungan. Zainul Majdi-Muhammad Amin didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa.

Sedangkan Suryadi Jaya Purnama, 36 tahun, dan Johan Rosihan, 41 tahun, yang partainya memiliki enam kursi di DPRD NTB didukung oleh Partai Bintang Reformasi yang memiliki dua kursi dan Partai Peduli Rakyat Nasional satu kursi.

Komisioner Divisi Sosialisasi, Informasi dan Pendidikan Pemilih Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU NTB Darmansyah mengatakan untuk peserta independen masih ada waktu guna melengkapi syarat pengumpulan kartu tanda penduduk sebagai pendukungnya sebanyak 271.096 lembar. Sekarang ini, Ranggalawe-Muchlis baru menyerahkan 54.012 lembar yang sah diverifikasi awal.

Selama dua hari, 12-13 Februari 2013, KPU NTB akan memberitahu hasil verifikasi. Jika kurang lengkap, akan diberikan waktu selama seminggu 15-21 Februari 2013. "Dia wajib menyerahkan dua kali lipatnya untuk kemungkinan adanya KTP yang tidak sah," katanya kepada Tempo.

Para calon gubernur dan wakil gubernur NTB ini akan bertarung dalam pemungutan suara yang berlangsung pada 13 Mei 2013. Mereka berusaha mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari 3,9 juta pemilih.

PAN, PKS DAN PKB SIAP SERAHKAN DCS KE KPU BESOK


 Jakarta - Tiga partai politik siap menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang dimiliki kepada KPU pada Senin (15/4), besok. Ketiga partai itu adalah PAN, PKS dan PKB.

"Hari Senin Insya Allah akan kita serahkan ke KPU," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada detikcom, Minggu (14/4/2013).

Menurutnya, daftar caleg PKS itu sudah memenuhi quota 560 kursi DPR termasuk syarat 30 persen perwakilan perempuan. "Perwakilan caleg perempuan dari PKS bahkan 35 persen," ucapnya.

"Nanti mungkin sekjen yang akan menyerahkan langsung ke KPU," imbuh Mardani.

Hal senada sebelumnya disampaikan oleh ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, PAN juga akan menyerahkan DCS pada Senin besok.

"Menurut petunjuk Ketum PAN, Hatta Rajasa akan mendaftar tanggal 15 April," kata Viva saat dihubungi, Rabu (10/4).

Sementara satu partai lagi yang akan menyerahkan Senin adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Kita sudah selesai, Senin kita bawa ke KPU," ucap ketua DPP PKB Marwan Ja'far, Jumat (12/4).

Dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu, penyerahan Daftar Caleg Sementara dibuka mulai tanggal 9-22 April 2013.

Sumber: detik.com

TIGA LANGKAH KPU TINGKATKAN KONTRIBUSI PEMILIH MUDA




 JAKARTA - Lebih dari 50 juta anak muda akan menjadi pemilih, dalam Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyia-nyiakan potensi ini. Peran anak muda dalam memberikan suara pada Pemilu 2014, dinilai begitu penting.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan peran pemilih muda pada Pemilu 2014.

"Kami lakukan dengan tiga hal. Pertama, secara masif dan menyenangkan. Dalam hal ini, kami berikan edukasi yang menyehatkan kepada para pemilih muda," ujarnya saat ditemui usai diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk 'Indonesia Satu', di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013).

Upaya kedua, lanjut Ferry, dilakukan dengan pendekatan demokrasi yang baik kepada para pelajar dan mahasiswa.

"Dalam hal ini, kami sudah dan akan terus menggelar talkhow atau diskusi di kampus-kampus," ungkapnya.

Upaya ketiga, paparnya, dengan mekanisne jejaring yang melibatkan banyak pihak, seperti jaringan MLM (Multi Level Marketing). Mekanisme sosialiasi dengan sistem seperti ini, diharapkan bisa berjalan baik.

"Untuk mengajak kaum muda berpartisipasi dalam pemilu, serta memberikan kepada mereka edukasi-edukasi yang baik," imbuh Ferry.

Langkah-langkah tersebut, kata Ferry, juga sebagai upaya untuk mencapai target jumlah pemilih pada Pemilu 2014, sebesar 75 persen.

"Kami harapkan, sebanyak 50 juta lebih anak muda akan menjadi pendobrak pemilih di Indonesia," harapnya. (*)

Sumber: tribunnews.com