Amankan Pilkada NTB Sat Pol PP Diindikasi Sebagai "Remot Control", Fungsi TNI Terkesan Diabaikan

Ilustrasi

PEMILUKADA NTB pada Mei 2013 mendatang, guna memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berbagai persiapan dilakukan pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) NTB. Salah satu persiapan yang dinilai cukup penting yakni, keamanan dalam proses Pemilukada NTB.

Terkait keamanan dalam Pilkada NTB, pihak KPU NTB bersama Sat Pol PP Provinsi NTB, dan Bawaslu serta Panwaslu, juga menghadirkan pihak keamanan dari kepolisian Polda NTB, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselengarakan di salah satu hotel di Kota Mataram pada Kamis (21/3/13) dengan tema “Pemetaan Daerah Rawan Konplik” Pilkada NTB.

Adanya rakor tersebut oleh sebagian tokoh masyarakat menilai, semestinya juga melibatkan unsur TNI, sehingga antisipasi keamanan terhadap dampak Pilkada NTB terutama pemetaan daerah rawan konflik terkoordinasi sejak dini oleh pihak-pihak terkait di daerah ini.

Disisi lain, masyarakat mengharapkan dalam Pemilukada NTB berjalan aman dan damai. Namun juga menyayangkan sikap pihak-pihak terkait terkesan mengabaikan fungsi tugas dari TNI.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bahwa pemerintah pusat menghendaki pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dengan aparat TNI dalam oprasi pengamanan secara terpadu dalam rangka menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu, dimana leading sektornya adalah pemerintah daerah sedangkan tehnik pelaksanaan dilapangan dilaksanakan oleh TNI, Polri dan dinas terkait sesuai jenis konflik dan substansi persoalan yang terjadi dilapangan.

Sehingga pihak penyelenggara Pilkada NTB semestinya memberikan peran kepada TNI untuk mengantisipasi terutama dalam pemetaan daerah rawan konflik. Bagaimanapun keberadaan TNI berdasarkan fakta dalam berbagai persoalan yang pernah terjadi memiliki pengaruh yang signifikan mampu melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan.

Menurut Lembaga Institute Transfaransi Kebijakan NTB Koordinator Wilayah NTB, penyelenggaraan Rakor Pemetaan Daerah Rawan Konflik jelang Pilkada tersebut bertujuan menyiapkan langkah antisipasi meredam terjadinya konflik yang dinilai sangat berpotensi terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Semestinya melibatkan TNI juga sebab selama ini TNI yang selalu mampu melakukan upaya pendekatan secara persuasif untuk menyelesaikan setiap konflik karena sistem pendekatan yang diambil lebih mementingkan teknis yang memahami karakter masyarakat sehingga dapat menyimpulkan prrisif-prinsif kebijakan untuk terciptanya kondisi yang aman.

Sementara daerah NTB yang dinilai selama ini dikenal sebagai daerah rawan konflik, aparat TNI mampu membuktikan menyelesaikan berbagai persoalan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan dampak yang memnyebabkan trauma dihati masyarakat.

Hal ini, semestinya menjadi bahan pertimbangan yang cukup strategis bagi pihak penyelenggara pilkada, sebab ada hal yang harus difikirkan dengan matang apabila kemudian aparat TNI tidak mau menggubris jika terjadi kerusuhan dalam proses Pilkada ini, maka bisa diyakini persoalan konflik tidak bisa selesai jika hanya mengandalkan satu institusi, bahkan justru akan melebar menjadi konflik yang lebih luas.

Sedangkan Sat Pol PP, menurut Lembaga tersebut dinilai telah melakukan over conpident karena terkesan menunjukkan diri menjadi "remot control" penguasa daerah. Padahal dalam proses pilkada tak ada sejarah bahwa Pol PP terlibat masuk menjadi barisan utama atau penentu kebijakan dalam proses pengamanan pilkada, karena Pol PP hanya betugas dalam mengamankan Peraturan Daerah (Perda).

Bantuan dan dukungan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan daerah terutama membantu pihak Kepolisian menciptakan pemilukada NTB aman dan damai meruapakan tanggungjawab moral TNI.

Apalagi, disebutkan juga oleh lembaga tersebut bahwa bukti nyata tidak dilibatkannya TNI dalam hal pengamanan menjelang pilkada NTB pada kegiatan rapat koordinasi untuk pemetaan daerah rawan konflik. Dipertegas lagi dengan tidak dilibatkan TNI juga dalam kegiatan simulasi yang dilaksanakan sehari kemudian di Mapolda NTB. Sehinga ini menjadi pertanyaan “apakah benar Institusi TNI memang tak dibutuhkan“ untuk pengamanan pilkada NTB ?.